Beberapa minggu lalu, isu soal pemindahan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) santer terdengar. Mulai dari berita keberangkatan Presiden Jokowi ke Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk survey lokasi hingga kemudian adanya perilisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) edisi revisi bulan Juni 2019. Dalam RPJMN ini, proyek Pemindahan Ibukota Negara berada dalam program Prioritas Nasional nomor 2 yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Megaproyek ini tidak dikerjakan oleh satu-dua bidang kementerian saja, tapi hampir semua sektor bekerja demi kelangsungan proyek ini. Sebut saja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang, PUPR, Koordinasi Bidang Perekonomian, Koordinasi Bidang Politik Hukum dan HAM, Lingkungan Hidup, PAN/RB, Pertahanan dan Keamanan. Tak ketinggalan juga TNI dan Polri sebagai badan pertahanan Negara.

Pun nanti jika ibukota negara jadi pindah, satu per satu kantor pemerintahan pusat yang ada di Jakarta mungkin akan pindah ke daerah baru, hehe.

Sesuai dengan tujuan proyeknya yang ingin mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, lokasi ibukota Indonesia yang baru tentu akan berada di lokasi yang penduduknya belum banyak dan masih belum merata. Lokasi baru ini sampai sekarang masih dirahasiakan, tapi kemungkinan besar berada di Kalimantan Timur atau Tenggara.

Visi pemindahan ibukota negara sebenarnya sudah dimulai sejak era Presiden Soekarno, mengingat ibukota negara kita yang sekarang, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sudah sangat padat penduduk bahkan sejak zaman kolonial.

Peta persebaran penduduk di Indonesia. Jakarta satu-satunya yang ditandai dengan warna merah


Namun proyeknya baru akan direalisasikan sekarang. Pemicunya mungkin karena kepadatan provinsi tersebut dan keterbatasan lahan yang bisa dikembangkan. Kepadatan ini juga menyebabkan penurunan produktifitas kerja, mengingat lalu lintas yang hampir selalu macet dan jarak kantor-pemukiman warga yang jauh.

Beberapa kejadian bencana baik bencana alam dan bencana buatan manusia juga menjadi pertimbangan untuk melakukan pemindahan ini. Jakarta terkenal dengan bencana banjir tahunan yang belum juga ditemukan solusinya. Hal ini diperparah pula dengan kenaikan level air laut yang membuat daerah pesisir Jakarta rawan terkena dampaknya.

Yah, sebagai seorang anak daerah, aku mendukung pemindahan ibukota negara ini. Bukannya apa-apa, kesenjangan antar daerah di Indonesia benar-benar terasa jika tinggal di daerah. Meskipun tinggal di ibukota provinsi, namun disini masih banyak infrastruktur yang tidak memadai. Perhatian pemerintah pusat yang selama ini hanya tertuju pada daerah Jawa, sekarang berkesempatan untuk mengurus daerah lain. Bisa dibayangkan lah ya, kalau tiba-tiba daerah jadi sering diliput, pasti pertumbuhannya semakin cepat. Apalagi dengan memulai dari awal begini, artinya proyeknya bisa lebih rapi daripada sekarang.

Harapanku, yah supaya warga negara Indonesia ikut mendukung perubahan ini. Pemindahan ini dibutuhkan, suka atau tidak suka. Daripada terlambat, lebih baik dimulai dari sekarang. Toh pindahnya tidak serta merta brak-bruk, tapi satu persatu. Status Jakarta sebagai kota metropolitanpun tidak bakal langsung berubah jadi kampung hanya karena pemindahan ibukota.

Untuk ibukota baru, kuharap bisa menjadi titik perubahan bangsa. Pertumbuhan maju pesat. Anak-anak daerah yang selama ini tidak dapat kesempatan berkontribusi jadi punya panggung dengan pindahnya ibukota. Hasil alam yang selama ini tidak dimanfaatkan dan malah dirampas negara lain, bisa terurus.

Maju terus negaraku!
.

Artikel ini diikutsertakan dalam lomba Kementerian PPN/Bappenas.



Info lomba selengkapnya ada di: ibukotabaru.bappenas.go.id

Facebook : Kementrian PPN/Bappenas
Instagram : @BappenasRI
Twitter : @BappenasRI
Youtube : @BappenasRI
Website : www.bappenas.go.id

0 Comments